Mengapa Alokasi Kredit Peternakan Rendah?


Oleh:

Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc
Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB (MB-IPB) dan
Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni (HA-IPB)

Modal, baik yang berasal dari masyarakat maupun lembaga keuangan, sangat berperan dalam pembangunan pertanian (dalam arti luas, termasuk peternakan) di Indonesia. Walaupun alokasi pembiayaan untuk kegiatan pertanian ini relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lain, akan tetapi ketersediaan modal khususnya melalui kredit program yang telah diluncurkan sejak kredit pola Bimas telah mampu mengantar Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Alokasi kredit untuk sektor pertanian selama ini sangat rendah, yaitu kurang dari 6 persen dari total seluruh kredit perbankan. Tentu saja ini merupakan ironi karena sektor pertanian saat ini menghidupi lebih dari 40 persen total tenaga kerja dan menghasilkan sumbangan sebesar 14 persen total PDB di Indonesia.

Ketersediaan modal untuk pertanian khususnya kredit lunak saat ini menjadi sangat terbatas setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan LoI (Letter of Intent) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Kebijaksanaan tersebut mengisyaratkan bahwa pembiayaan pertanian tidak dapat sepenuhnya bergantung pada KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), akan tetapi lebih banyak mengandalkan ketersediaan modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di dalam negeri maupun luar negeri, dengan pola penyaluran yang mengarah pada sistem pembiayaan komersial.

Mengapa Alokasi Kredit Peternakan Rendah?

Salah satu faktor yang menghambat kinerja pembangunan peternakan di tanah air adalah kurang tersedianya modal dan kredit bagi para peternak. Padahal ke depan permintaan produk peternakan primer dan olahan naik dengan pesat. Kenaikan yang pesat tersebut didorong oleh pendapatan masyarakat yang meningkat, liberalisasi perdagangan yang semakin intensif, investasi asing (foreign direct investment) dan kemajuan teknologi. Peningkatan pendapatan dan peningkatan urbanisasi memicu perubahan pola makan konsumen. Pola makan mulai meninggalkan padi-padian, umbi-umbian dan kacang-kacangan, beralih ke berbagai produk peternakan, minyak nabati, buah-buahan dan sayur mayur.

Sayangnya, peluang pertumbuhan nilai tambah (value added) yang terjadi di peternakan tidak serta merta secara otomatis bisa dimanfaatkan oleh para peternak. Bisnis di bidang peternakan memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu dari para produsen. Bisnis ini menuntut pengelolaan yang intensif (management intensive), mempunyai resiko yang tinggi, baik karena penyakit maupun fluktuasi harga, dan produksi peternakan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Penguatan modal sangat diperlukan untuk meningkatkan aset bagi peternak dan pengusaha peternakan. Kebijakan penguatan modal harus lebih berpihak, dengan skim-skim tertentu yang favourable bagi pengembangan bisnis peternakan.

Sampai saat ini pemerintah telah banyak mengusahakan fasilitas kredit untuk pertanian, termasuk subsektor peternakan. Walaupun telah banyak dirasakan manfaat kredit dalam membantu permodalan peternak, namun fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan kredit tersebut masih menghadapi banyak permasalahan. Ditambah lagi, keterbatasan  kemampuan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi peternak. Padahal banyak usaha-usaha peternakan yang menggairahkan di daerah dan mayoritas penduduk Indonesia (sekitar 60% dari total populasi) hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan.

Sebagian kalangan perbankan masih melihat subsektor peternakan memiliki potensi resiko yang sangat tinggi. Beberapa potensi resiko yang menyertai agribisnis peternakan antara lain sebagai berikut. Pertama, kontrak keuangan di daerah perdesaan mengandung biaya transaksi dan resiko yang lebih tinggi karena luasnya penyebaran tempat (lokasi) produksi, kepadatan penduduk yang rendah, kualitas infrastruktur yang umumnya buruk, sifat musiman dan tingginya variansi aktivitas-aktivitas produksi perdesaan. Bank dan jasa perantara keuangan lain yang berorientasi pada keuntungan cenderung membatasi aktivitas-aktivitas mereka di wilayah-wilayah perkotaan yang lebih padat penduduknya, lebih kaya, dan lebih hingar bingar aktivitas komersialnya. Biaya operasi di wilayah perkotaan lebih rendah, jumlah pinjaman cukup besar sehingga cukup untuk menutupi biaya transaksi tetap dan kontrak kredit legal (terkait dengan agunan) lebih mudah dijalankan. Kedua, durasi atau jangka waktu memelihara bibit ternak hingga panen (potong) tergolong lama. Ada persoalan gestation period yang tergolong lama. Ketiga, seringkali terjadi perubahan atau fluktuasi harga yang mendadak di pasar domestik dan dunia. Keempat, terkadang terjadi musibah di luar kendali seperti bencana alam, wabah dan serangan penyakit yang merusak hasil peternakan. Kelima, masih terdapat diskoneksi atau disintegrasi dalam sistem rantai pasokan (supply chain management) antara on-farm activities dan off-farm activities di bidang peternakan. Kondisi yang tidak terintegrasi semacam ini membutuhkan strategi mitigasi yang tentu saja tidak mudah.

Peranan Kredit dan Modal

Hernando de Soto seorang pemikir ekonomi rakyat dari Peru yang pernah dinobatkan sebagai salah seorang inovator Amerika Latin pada majalah ekonomi bergengsi The Economist, 1999 mengungkapkan bahwa peminjaman kredit yang berpihak pada pengusaha kecil dengan mempermudah akses modal kerja akan memajukan perekonomian suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul ”the Mystery of Capital”, ia menekankan bahwa kapital memiliki peranan strategis bagi kemajuan perekonomian. Menurutnya, kapital memiliki arti yang luas dan memiliki dampak pengganda (multiplier) yang tinggi. Dikatakan oleh de Soto, semula kata kapital merujuk pada ternak, yang pada abad pertengahan merupakan sumber kesejahteraan. Ternak dapat menghasilkan tenaga, daging, wool, susu, keju dan pupuk kandang. Namun yang jauh lebih penting, menurut de Soto, kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Karenanya kapital memiliki dua pengertian sekaligus yaitu aset fisik dan kemampuannya menghasilkan nilai tambah (value added). Menurut de Soto, modal (kapital) akan memiliki peranan yang nyata apabila melekat hak-hak kepemilikan (property rights) yang didefinisikan dengan baik. Banyak peternak yang memiliki aset, tetapi tidak memiliki bukti-bukti tertulis terkait dengan kepemilikannya. Aset yang semacam ini tidak dapat dipergunakan sebagai agunan (collateral).

Selama ini ada indikasi bahwa pihak perbankan enggan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha peternakan karena usaha peternakan terutama pada tingkat on-farm dianggap tidak layak (feasible) dan belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Jika dilihat dari aspek inovasi teknologi, peternak kita memang masih bersifat sebagai penerima teknologi belum sebagai pengguna teknologi peternakan, dimana pendekatan pemeliharaan ternak masih menggunakan pendekatan secara tradisional. Sebagian besar pengusahaan ternak pun masih dalam skala kecil, sulit memperoleh informasi, kurang sarana dan lokasi tersebar luas, sehingga manajemen peternak tidak efisien, biaya tinggi, tidak terpola dan kurang memiliki daya saing.

Jauh sebelum Hernando de Soto, A. T. Mosher (1956) dalam bukunya yang berjudul “Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization” juga merekomendasikan bahwa kredit produksi merupakan salah satu syarat pelengkap (potential accelerators) untuk pembangunan pertanian yang moderen. AT Mosher menyarankan bahwa strategi pembangunan pertanian harus bersifat holistik dan komprehensif.

Last but not the least, sudah waktunya kita memiliki bank khusus yang melayani pertanian yang mendukung pembangunan pertanian. dalam hal ini kita kalah dengan Thailand yang memiliki Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC), kita kalah dengan Malaysia yang memiliki Bank Pertanian Malaysia, kita juga kalah dengan Cina yang memiliki Agricultural Bank of China (ABC) dan kita kalah juga dengan Vietnam yang memiliki Agribank.

 

Sumber : Trobos, Mei 2010